Terimakasihatas pertanyaannya. Kendaraan yang datang dari luar Kalbar wajib mengurus surat izin jalan kendaraan di Polda Kalbar.. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di antaranya Foto Copy KTP pemilik kendaraan, STNK Kendaraan yang masih berlaku, Foto Copy BPKB dan dokumen pemeriksaan fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh Samsat.. Keempat dokumen tersebut harus dilampirkan Subdit Gakum Polda

HARUS BERIZIN Seluruh kendaraan yang memiliki plat luar Kaltara, khususnya kendaraan niaga wajib mengantongi ijin operasional. Kendaraan berplat selain Kaltara saat ini mudah ditemui khususnya di Tanjung Selor. TANJUNG SELOR – Kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan pelat luar kota seperti dari Sulawesi Selatan, Surabaya, Jakarta dan daerah lainnya wajib mengurus izin operasi khusus. Kasat Lantas Polres Bulungan AKP Aditya Rochaulia Suharto mewakili Kapolres AKBP Ahmad Sulaiman menegaskan, izin operasi diperlukan untuk mendata kendaraan yang berasal dari luar Kaltara-Kaltim. “Jangka waktu izin operasi yang diberikan hingga tiga bulan. Apabila habis masa izin operasinya agar diupayakan bisa melakukan balik nama dan menggantikan pelat nomor sesuai domisili sekarang Kaltim-Kaltara,” ujarnya, Selasa 27/9. Namun, tak ada sanksi bagi pemilik kendaraan yang belum mengantongi izin operasi. Aditya mengakui hanya sebatas teguran yang diberikan. Dan mengenai perpanjangan masa izin operasi kendaraan pelat luar Kaltara pun, dikatakannya belum ada aturan yang mengikat. Apalagi Kaltara merupakan provinsi baru di Indonesia, termasuk untuk peraturan daerah yang menyangkut pelat luar kota. “Meskipun kami melakukan razia penertiban terhadap kendaraan berpelat luar Kaltara, bila pengendara memiliki surat-surat kelengkapan tentu tidak bisa dilakukan tindakan,” terangnya. Lagi pula, lanjut Aditya, pihaknya tidak ingin mencari-cari kesalahan pengendara meskipun kendaraan tersebut pelat luar Kaltara. Akan tetapi, tidak dipungkiri selama melakukan razia Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bulungan ada mendapatkan kendaraan pelat luar Kaltara. “Tapi kami mengimbau kepada pengendara agar bisa melakukan balik nama dan mengganti pelat nomor polisi,” ujarnya. Aditya menambahkan, untuk mengurus izin operasi bagi pengendara persyaratan yang dipenuhi di antaranya lengkap surat-surat kendaraan dan pengendara memiliki kelengkapan dalam berkendara. “Dalam mengurus izin operasi kita tidak akan mempersulit masyarakat,” tukasnya. Dengan banyaknya kendaraan pelat luar Kaltara, tentu dari sektor pajak Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Kaltara mengalami kerugian. Karena pajak yang dikeluarkan pengendara akan dibayar ke kota kendaraan tersebut dibeli. Tetapi, pengendara bisa melakukan mutasi kendaraan, jadi ada pemasukan bagi daerah. Untuk mengurus biaya balik nama BBN, pengendara diberikan kemudahan, termasuk pajak kendaraan bermotor PKB dikenakan 50 persen. */uno/fen

TANJUNGSELOR - Kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan pelat luar kota seperti dari Sulawesi Selatan, Surabaya, Jakarta dan daerah lainnya wajib mengurus izin operasi khusus. Kasat Lantas Polres Bulungan AKP Aditya Rochaulia Suharto mewakili Kapolres AKBP Ahmad Sulaiman menegaskan, izin operasi diperlukan untuk mendata kendaraan yang berasal dari luar Kaltara-Kaltim. ^{Back904Size 168 KiBEkstensi File jpgPanjang 1024 pxTinggi 768 pxDetail Surat Izin Operasi Kendaraan Luar Daerah Koleksi No. 11. Silahkan zoom untuk melihat ukuran gambar yang lebih besar dengan mengeklik ke arah gambar. File gambar ini memiliki lisensi tergantung dari penguploadnya berikanlah atribut kepada si pengupload gambar atau ke website ini untuk Surat Izin Operasi Kendaraan Luar Daerah Koleksi No. 11 Download Gambar}

Terimakasihatas pertanyaannya. Kendaraan yang datang dari luar Kalbar wajib mengurus surat izin jalan kendaraan di Polda Kalbar. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di antaranya Foto Copy KTP pemilik kendaraan, STNK Kendaraan yang masih berlaku, Foto Copy BPKB dan dokumen pemeriksaan fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh Samsat.

JAKARTA, - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. SE itu bertujuan agar mereka yang tengah melaksanakan tugas penanganan Covid-19 tidak terhambat mobilitasnya. SE tersebut juga mengakibatkan izin operasional kendaraan umum dibuka kembali di masa larangan mudik. Baca juga Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak Meski demikian, sejumlah persyaratan harus dilakukan oleh penyedia jasa transportasi umum. Karenanya masing-masing Direktorat Jenderal Ditjen di Kementerian Perhubungan menerbitkan SE yang mengatur operasional transportasi masing-masing moda. Adapun operasional moda transportasi darat diatur dalam SE Ditjen Perhubungan Darat No. tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pertama, SE tersebut mewajibkan pemesanan tiket dilakukan di kantor pusat dan cabang penyedia jasa transportasi darat. Para penumpang pun diwajibkan membeli tiket pergi dan pulang sekaligus, kecuali mereka yang hendak melakukan perjalanan terusan yang juga Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Beroperasi Besok dengan Batasan Kriteria Penumpang Kedua, penyedia jasa transportasi wajib memastikan calon pemumpang memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan Gugus Tugas sebelum memberikan tiket. Ketiga, penyedia jasa transportasi juga harus memastikan awak kendaraannya memiliki surat keterangan negatif Covid-19, maksimal setelah 14 hari keluar hasil tes. Para awak kendaraan juga diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan selama bertugas. Keempat, penumpang wajib mengenakan masker sepanjang perjalanan. Kelima, kendaraan umum yang diizinkan beroperasi harus memasang tanda khusus yang diberikan oleh pejabat pemberi izin. Baca juga Ketua MPR Kebijakan Pemerintah Operasikan Kembali Transportasi Umum Membingungkan Keenam, setiap kendaraan umum yang diperbolehkan beroperasi wajib singgah di terminal penumpang. Ketujuh, setiap kendaraan umum yang diizinkan beroperasi diperbolehkan pula mengangkut barang untuk jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam SE No. 4 Tahun 2020 dari Gugus Tugas dengan jangka waktu tiga bulan. Kedelapan, penyedia jasa transportasi wajib melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kesepuluh, penyedia jasa transportasi dan penumpang wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan instansi terkait, dalam hal ini Gugus Tugas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

KumpulanContoh Surat Izin Layak Operasi dan Contoh Surat Izin Layak Operasi yang bisa anda download secara gratis disini. Skip to content Sat. Oct 2nd, 2021

OH! Sorry! Page not found jLe6G4.

xd59k608fy.pages.dev/287

xd59k608fy.pages.dev/300

xd59k608fy.pages.dev/181

xd59k608fy.pages.dev/478

xd59k608fy.pages.dev/94

xd59k608fy.pages.dev/568

xd59k608fy.pages.dev/237

xd59k608fy.pages.dev/222

surat izin operasi kendaraan luar daerah